ANGGARAN TERBUKA UNTUK TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

OLEH CLAIRE SCHOUTEN, INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP— Sep 23, 2015

You are viewing the Indonesian translation of this post. View the English version here.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menetapkan agenda pembangunan yang ambisius selama lima belas tahun ke depan. TPB memiliki 17 tujuan dan bertujuan menangani tiga aspek pembangunan berkelanjutan – yaitu kemakmuran ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Semua tujuan ini memberikan kesempatan yang jelas bagi pemerintah untuk menyediakan sektor-sektor penting, misalnya kesehatan dan pendidikan, dan membuat menebarkan dampak atas kehidupan masyarakat.

Transparansi anggaran dan partisipasi anggaran merupakan kunci untuk memastikan bahwa secara efektif pemerintah merencanakan dan menggunakan anggaran untuk memenuhi TPB dan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki sarana untuk mempengaruhi, memantau, dan belajar dari proses tersebut.  Bukti menunjukkan bahwa transparansi anggaran, pemantauan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran  dapat berperan besar pada hasil pembangunan yang lebih baik.

 TPB: MEMASTIKAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Salah satu kekurangan utama dari Tujuan Pembangunan Milenium (PBM) adalah bahwa pemerintah yang berpartisipasi juga tidak diharuskan untuk secara terbuka, teratur, dan komprehensif melaporkan sumber daya keuangan masyarakat yang diinvestasikan dalam upaya mencapai semua tujuan ini. Antara lain adalah cara sumber daya tersebut diperoleh, digunakan, dan hasil apa saja yang telah dicapai. Tanpa data ini, sangat sulit memantau komitmen, investasi, dan hasil  PBM— dan untuk memahami mengapa tujuan tertentu sudah tercapai atau tidak tercapai.

Bahasa saat ini yang digunakan dalam dokumen TPB dan Pembiayaan untuk Pembangunan membuat pemerintah berkomitmen pada proses TPB yang terbuka dan bertanggung jawab. Antara lain menyediakan informasi yang lengkap dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat di sepanjang proses anggaran.  Bagaimana kita bisa mewujudkannya?

Inilah saat yang kritis untuk bertindak. Dalam beberapa bulan mendatang, berbagai pemerintah akan merancang kerangka kerja untuk negara tertentu guna memastikan pertanggungjawaban, termasuk bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses ini. Di saat yang sama, melalui Statistik PBB, PBB akan merancang kerangka kerja pemantauan menyeluruh yang akan berlaku untuk semua negara dan harus disertakan dalam kerangka kerja pertanggungjawaban untuk negara tertentu. Untuk memastikan bahwa warga negara menjadi inti dari proses pertanggungjawaban ini, kami memberikan saran sebagai berikut.

 APA YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH?

Penting bagi pemerintah untuk mempublikasikan data yang komprehensif, tepat waktu, dapat diakses, dan terbuka mengenai pendapatan dan pengeluaran mereka yang berhubungan dengan TPB.  Seperti yang terlihat di Open Budget Surveyyang belum lama ini dirilis, sebagian besar pemerintah memiliki cara yang memadai untuk memenuhi tolok ukur ini.  Sebenarnya Survey menemukan bahwa hampir 70 persen dari penduduk dunia tidak memiliki akses ke dokumen anggaran utama, mulai dari rencana pengeluaran sampai pelaksanaan dan pemeriksaan laporan, yang memungkinkan warga untuk memahami dan memantau penggunaan sumber daya masyarakat oleh pemerintah.

Ada standar-standar internasional jelas dan diterima secara luas untuk transparansi anggaran yang diharuskan oleh Dana Moneter Internasional, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, Bank Dunia, dan sebagaimana ditetapkan dalam resolusi PBB 67/218.  Semua standar tersebut mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan delapan dokumen anggaran inti yang memberikan informasi di semua tahapan siklus anggaran. Semua negara harus mempublikasikan dokumen-dokumen ini secara progresif dengan informasi yang lengkap dan menyeluruh.

Memang ada langkah-langkah yang efektif dan berbiaya rendah yang dapat diambil pemerintah guna meningkatkan transparansi anggaran. Banyak dari pelaku terburuk mampu mencapai kemajuan pesat hanya dengan menerbitkan informasi anggaran yang sudah mereka buat untuk penggunaan internal mereka.  Langkah ke dua adalah meningkatkan kelengkapan informasi anggaran yang diterbitkan dengan memberikan rincian tentang program yang sebenarnya, data non-keuangan mengenai target kinerja program, dan informasi yang menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan dengan pengeluaran yang dianggarkan. Informasi ini amat sangat penting bagi warga negara untuk merencanakan dan melacak tujuan pembangunan, alokasi, pengeluaran, dan hasilnya.

Selain menyediakan data secara terbuka, pemerintah harus menyediakan mekanisme yang efektif bagi masyarakat agar menggunakan data ini untuk terlibat dalam anggaran dan proses TPB. Mekanisme yang telah diuji di berbagai negara di seluruh dunia ini mencakup penyusunan anggaran partisipatif, audit sosial, dan dengar pendapat publik di mana warga bisa bersaksi selama proses anggaran.  Bukti menunjukkan bahwa praktik-praktik ini dapat berperan untuk menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar antara negara dan warga negara, meningkatkan mobilisasi sumber daya dalam negeri, dan penggunaan sumber daya masyarakat yang langka dengan lebih adil dan efektif .

 APA YANG DAPAT DILAKUKAN PBB?

Sangat penting bagi PBB untuk indikator yang jelas dan terukur yang mengharuskan negara-negara memberikan laporan secara rutin dan komprehensif mengenai pendapatan keuangan, investasi, dan hasil mereka.

Untuk tujuan ini, Divisi Statistik PBB telah mengusulkan kerangka kerja indikator untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dijadwalkan akan selesai pada Desember 2015. International Budget Partnership berpartisipasi dalam proses konsultasi untuk meninjau indikator ini dan terus terlibat dalam diskusi-diskusi ini menjelang finalisasinya.  Kami sangat tertarik pada usulan indikator untuk pemantauan Tujuan 16, karena ini adalah kesempatan besar untuk memadukan transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban dengan TPB.  Sementara kami mendukung indikator yang diusulkan oleh Statistik PBB (lihat tabel di bawah ini), kami berpendapat bahwa indikator lain harus ditambahkan untuk memastikan bahwa warga dapat memahami, berpartisipasi, dan memantau sumber daya masyarakat yang diperoleh dan digunakan untuk TPB. Tabel di bawah ini menunjukkan kedua indikator saat ini yang diusulkan oleh Statistik PBB maupun yang diusulkan oleh IBP, yang bersama-sama disertai dengan pemikiran untuk setiap indikator lain yang diusulkan.

TPB memberikan kesempatan untuk mencapai keuntungan besar dalam pembangunan dan pertanggungjawaban. Informasi anggaran yang menyeluruh, tepat waktu, dapat diandalkan, dan dapat diakses, disertai kesempatan yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dan pengawasan yang independen kuat, semua ini berperan amat sangat penting bagi upaya ini. Semua unsur ini akan memungkinkan semua pelaku untuk memiliki keterlibatan penting dan memastikan penggunaan dana masyarakat secara efektif demi mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR  PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

 Tujuan 16: Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses ke keadilan bagi semua kalangan dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan

 Sasaran 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan transparan di semua tingkat.

Indikator Statistik PBB saat ini Indikator yang Diusulkan IBP Komentar
Pengeluaran pemerintah yang utama sebagai persentase dari anggaran awal yang disetujui Pemberian laporan kepada masyarakat secara rutin mengenai pendapatan dan pengeluaran teranggarkan dibandingkan pendapatan dan pengeluaran yang sebenarnya, yang dipilah berdasarkan jenis pendapatan dan berdasarkan sektor/sub sektor. Laporan fiskal yang transparan dan menyeluruh adalah amat sangat penting bagi lembaga yang bertanggung jawab maupun perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang efektif.

 Sasaran 16.7: Memastikan pengambilan keputusan yang bersifat mewakili, responsif, inklusif, dan partisipatif di semua tingkat

Indikator Statistik PBB saat ini Indikator yang Diusulkan IBP Komentar
Proporsi kedudukan (berdasarkan usia, jenis kelamin, keadaan cacat dan kelompok masyarakat) di lembaga masyarakat (badan legislatif nasional dan lokal, pelayanan publik, dan peradilan) dibandingkan dengan distribusi nasional Sejauh mana badan eksekutif dan/atau badan legislatif menerima masukan melalui pengajuan tertulis atau pertemuan publik dari warga negara selama siklus anggaran, dan memberikan umpan balik mengenai penggunaan masukan tersebut. [Penyempurnaan indikator ‘Sejauh mana badan legislatif melakukan dengar pendapat publik selama anggaran siklus’ yang diusulkan oleh EOSG/RoLU, PBSO, UNDP, UNODC (berkonsultasi dengan pihak lain)] Dukungan untuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran telah ditegaskan oleh Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi Mengenai Transparansi Fiskal yang dikeluarkan oleh Global Initiative for Fiscal Transparency (Insiatif Global untuk Transparansi Fiskal) dan disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 67/218. IMF menyertakan partisipasi masyarakat sebagai indikator dalam revisi Pedoman Transparansi Fiskal, sebagaimana yang dilakukan oleh OECD untuk Prinsip-prinsip Tata Kelola Anggaran. International Budget Partnership melakukan survei mengenai partisipasi masyarakat dalam proses anggaran di 100 negara untuk  Open Budget Survey 2012 dan 102 negara untuk Survey 2015.

Sasaran 16.10: Memastikan akses masyarakat ke informasi dan melindungi kebebasan dasar, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional

Indikator Statistik PBB saat ini Indikator yang Diusulkan IBP Komentar
Proporsi negara-negara yang menangani kebutuhan kaum muda dalam hal beberapa sektor beserta rencana pembangunan nasional dan strategi pengentasan kemiskinan, Persentase pendapatan pemerintah, pengadaan dan konsesi sumber daya alam yang tersedia untuk umum dan mudah diakses dalam format data terbuka yang diusulkan oleh EOSG/RoLU, PBSO, UNDP, UNODC (berkonsultasi dengan pihak lain) Sejauh mana informasi anggaran, termasuk pendapatan dan pengeluaran di dalam anggaran dan di luar anggaran yang diharapkan, pengadaan, dan konsesi sumber daya alam, yang tersedia untuk umum dan mudah diakses dalam format data terbuka. Pemerintah harus menerbitkan delapan dokumen anggaran secara tepat waktu, sesuai dengan praktik internasional yang baik. Antara lain Pernyataan Pra Anggaran, Proposal Anggaran Eksekutif, Anggaran yang Ditetapkan, Anggaran Warga Negara, Laporan Periodik, Tinjauan Tengah Tahun, Laporan Akhir Tahun, dan Laporan Audit. Masing-masing harus dipecah oleh pengeluaran yang dialokasikan dan digunakan untuk masing-masing TPB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.