Cara Menjembatani “Kesenjangan Partisipasi” dalam Anggaran Pemerintah

oleh Paolo de Renzio, International Budget Partnership— May 17, 2016

You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Menuntut pertanggungjawaban pemerintah bukanlah hal mudah. Kemampuan warga negara untuk memantau dan mempengaruhi cara pemerintah mereka dalam mengelola sumber daya masyarakat, dan untuk memastikan bahwa kebutuhan maupun prioritas mereka cukup tercermin dalam anggaran, cenderung tergantung pada dua hal yang sangat penting:

  1. akses ke informasi yang rinci dan tepat waktu tentang semua aspek kebijakan fiskal dan kebijakan anggaran; dan
  2. kesempatan melibatkan lembaga negara dalam dialog yang membangun tentang penetapan prioritas kebijakan dan menilai pelaksanaannya.

Menurut sejarah,  transparansi lebih menyedot perhatian dibanding partisipasi. Namun sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi kasus yang kami lakukan tentang bila dan bagaimana kampanye masyarakat sipil berdampak pada anggaran pemerintah, transparansi anggaran semata tidak akan memadai untuk menghasilkan perubahan positif. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) harus dapat menggunakan informasi fiskal untuk menekan pemerintah. Meskipun tidak selalu demikian, ini sering terjadi melalui jalur partisipasi yang dilembagakan.

Dengan kata lain, bila ada beberapa cara untuk berpartisipasi dalam proses anggaran melalui penyajian analisis dan advokasi untuk perubahan, transparansi anggaran akhirnya bisa menjadi tidak relevan. Di sisi lain, partisipasi tanpa transparansi akan berisiko menjadi tidak efektif jika tuntutan dan perdebatan seputar anggaran hanya berdasarkan pada informasi yang terbatas.

Mengukur Peluang Partisipasi

Untuk itu, Budget Partnership International (IBP) telah mendorong pemerintah agar mengungkapkan lebih banyak informasi anggaran dan membuka berbagai jalur maupun kesempatan bagi warga negara dan LSM untuk berpartisipasi dalam proses anggaran. Sejak Open Budget Survey 2012, kami mulai mengukur sejauh mana pemerintah memberikan kesempatan itu. Ada 16 pertanyaan yang mengukur sejauh mana lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga audit tertinggi memberikan kesempatan pada warga negara, OMS, dan lainnya untuk terlibat dalam proses anggaran.

Seperti halnya 109 pertanyaan mengenai transparansi yang digunakan untuk membuat Open Budget Index (Indeks Anggaran Terbuka), kami dapat membuat indeks yang sama dari pertanyaan mengenai partisipasi. Gambar di bawah ini memperlihatkan skor transparansi dan partisipasi 102 negara yang termasuk dalam Open Budget Survey 2015. Garis merah menandai kesamaan skor transparansi dan partisipasi; garis ungu menandai skor partisipasi 30 poin lebih rendah dari skor transparansi:

Budget Transparency and Participation in 2015
Transparansi Anggaran dan Partisipasi Anggaran Tahun 2015. Klik untuk memperbesar.

Apa arti gambar ini? Pertama, kedua ukuran ini memiliki korelasi positif – negara yang lebih transparan cenderung memberi lebih banyak kesempatan berpartisipasi. Kedua, hal ini menggambarkan “kesenjangan partisipasi,” pengakuan bahwa negara-negara cenderung jauh lebih dapat memiliki transparansi dibanding partisipasi. Umumnya, kesenjangan ini tetap pada 30 poin — kebanyakan titiknya terlihat di antara garis merah dan ungu — namun dalam beberapa kasus kesenjangannya lebih dari 40 poin.

Jangan melihat perbedaan ini dari luarnya saja; pertanyaan tentang partisipasi jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pertanyaan tentang transparansi dan kedua indeks tersebut mengukur konsep yang sangat berbeda (meskipun saling terkait). Melihat beberapa contoh mungkin dapat membantu menjelaskan apa yang terjadi di negara-negara yang mengalami kesenjangan luar biasa besar di antara skor transparansi dan skor partisipasi.

Transparansi lebih tinggi, Partisipasi Lebih Rendah

Mali dan Rusia adalah contoh ekstrim untuk “kesenjangan partisipasi.” Masing-masing negara ini jauh lebih baik dalam hal transparansi dibanding memberikan kesempatan berpartisipasi.

Skor OBI yang dicapai Mali jauh di atas rata-rata regional, namun kesempatan berpartisipasi dalam anggaran hanya diberikan ketika parlemen mengundang beberapa ahli dari masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan mereka dalam dengar pendapat anggaran. Keadaan ini sangat lazim terjadi di Afrika, misalnya di Maroko dan Mozambique, kedua negara ini memiliki “kesenjangan partisipasi” yang besar.

Di Rusia, meskipun lembaga eksekutif telah mengambil beberapa langkah awal untuk memperkenalkan konsultasi dengan OMS tentang masalah fiskal, lembaga legislatif dan lembaga audit tertinggi belum membuat mekanisme untuk keterlibatan warga negara. Di semua negara ini, ketersediaan informasi anggaran bagi masyarakat mungkin tidak akan menghasilkan pertanggungjawaban karena tidak ada kesempatan partisipasi.

Partisipasi lebih tinggi, Transparansi Lebih Rendah

Menariknya, beberapa negara menghadapi situasi sebaliknya. Di Venezuela dan Vietnam, partisipasi masyarakat jauh lebih kuat dibandingkan transparansi, meskipun kurang ada partisipasi dan transparansi di  kedua negara ini.

Terutama Venezuela, yang hanya menerbitkan dua dari delapan dokumen utama tentang anggaran yang dipertimbangkan oleh survei ini. Dua dokumen tersebut juga berisi rincian yang terbatas. Tapi sekarang UU Anti Korupsi Tahun 2014 mewajibkan lembaga eksekutif menyerahkan rancangan UU Kerangka Anggaran Beberapa Tahun dan UU Anggaran untuk dikonsultasikan ke masyarakat sebelum diajukan kepada Majelis Nasional. Warga negara dan OMS juga berhak berpartisipasi dalam perumusan, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran.

Vietnam sedikit lebih baik dibanding Venezuela dalam hal transparansi. Vietnam menerbitkan lima dari delapan dokumen anggaran. Vietnam juga memberikan kesempatan menarik kepada warga negara untuk berpartisipasi melalui lembaga legislatif maupun lembaga audit. Peraturan Demokrasi Masyarakat Kelas Bawah Tahun 2007 menciptakan semua kesempatan ini dengan mempersilakan dialog dan partisipasi di tingkat lokal, termasuk hal anggaran. Masalah utama di kedua negara ini adalah memastikan bahwa kesempatan berpartisipasi didukung oleh cukupnya informasi anggaran terkait.

Transparansi Tinggi, Partisipasi Tinggi

Namun kedua negara berikut ini adalah contoh yang lebih tepat dalam hal memadukan transparansi dan partisipasi: Korea Selatan  dan Swedia.

Korea Selatan meraih skor tertinggi untuk partisipasi. Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling dapat mewujudkan gagasan bahwa warga negara harus mendapat beberapa kesempatan untuk terlibat dalam proses anggaran dalam berbagai tahapan (lihat studi kasus). Kementerian keuangan Korea Selatan membentuk dewan penasehat beranggotakan para ahli dari masyarakat sipil dan menjalankan sistem saran terbuka. Melalui sistem ini, warga negara dapat mengemukakan berbagai gagasan kebijakan dan melaporkan masalah pemborosan dana. Dengar pendapat tentang anggaran di Majelis Nasional disiarkan di televisi, termasuk kesaksian dari masyarakat, dan notulen rapatnya diterbitkan. Lembaga audit ini menyediakan hotline untuk melaporkan penipuan dan penyimpangan, dan secara rutin melakukan audit berdasarkan laporan masyarakat.

Swedia adalah contoh negara dengan transparansi yang tinggi- menduduki peringkat kedua di Open Budget Index — ditambah mekanisme partisipasi yang cukup kuat. Kedua hal ini belum tentu berkaitan dengan anggaran, namun memberi banyak kesempatan kepada warga negara untuk terlibat dalam anggaran bersama pemerintah.

Pilipina juga berupaya meningkatkan transparansi dan partisipasi (lihat studi kasus). Skor negara ini telah meningkat di Open Budget Index saat memberikan berbagai kesempatan partisipasi melalui Inisiatif Penyusunan Anggaran Dari Bawah ke Atas.

Bagaimana Pemerintah Dapat Meraih Kemajuan?

Biasanya adalah masuk akal bila pemerintah memulai dengan meningkatkan transparansi anggaran sebelum memperhatikan partisipasi. Tapi mereka harus berhati-hati dan tidak membiarkan kesenjangan partisipasi menjadi terlalu lebar, yaitu dengan menyeimbangkan keduanya di saat pelan-pelan mereka memulai proses anggaran.

Berikut ini adalah sebagian hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mulai menangani kesenjangan tersebut:

  1. Mempertahankan mekanisme partisipasi untuk merumuskan dan melaksanakan anggaran dalam undang-undang atau peraturan, dan memastikan pelaksanaan keduanya.
  2. Memberikan cukup informasi kepada masyarakat tentang proses partisipasi yang tersedia dan dengan tanggapan tentang bagaimana masukan mereka sudah diterapkan.
  3. Memastikan bahwa acara dengar pendapat anggaran di parlemen terbuka bagi masyarakat dan memberi kesempatan pada warga negara maupun OMS untuk mengomentari dan memberikan kesaksian tentang semua aspek anggaran pemerintah, termasuk mengenai temuan dan laporan audit.
  4. Menciptakan mekanisme bagi warga negara dan OMS untuk berkontribusi dalam menetapkan rencana audit bagi lembaga audit tertinggi dan berkontribusi dalam penyelidikan audit yang benar-benar terjadi, bila memungkinkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.