Auditor Dikekang, Legislatif Ompong: Mengapa Pengawasan Pemerintah Tidak Mampu Menghasilkan Pertanggungjawaban Anggaran

oleh Vivek Ramkumar, International Budget Partnership— Jun 14, 2016

You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Lembaga Audit Tertinggi (LAT) adalah badan pemerintah yang amat sangat penting yang memastikan apakah uang masyarakat digunakan dengan efektif dan sah, dan yang menilai apakah informasi fiskal dari pemerintah memang lengkap dan dapat diandalkan. Meskipun penting agar sistem anggaran dapat berfungsi dengan baik, sebagian besar warga kurang memahami peran dan fungsi mereka.

Sejak tahun 2006,  Open Budget Survey (OBS)  berusaha mengukur peran dan keefektifan LAT serta peranannya terhadap anggaran yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dalam blog ini, kami mengamati kekuatan dan kelemahan lembaga-lembaga pengawasan berdasarkan  data dari putaran Survei terbaru.

Keadaan Audit Publik: Temuan dari Open Budget Survey 2015

OBS 2015 menemukan kelemahan yang serius dalam kondisi cara LAT di banyak negara beroperasi dan melaporkan temuan mereka. Misalnya, banyak LAT kurang terlepas dari pemerintah eksekutif – yang merupakan target utama dari audit mereka. Masalah ini sangat lazim terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) dan di Sub Sahara Afrika, di mana pimpinan LAT di banyak negara hanya dapat diganti oleh pemerintah tanpa persetujuan legislatif pengadilan (lihat Gambar 1).

Figure 1: Big Regional Discrepancies in the Independence of Supreme Audit Institutions. Click to enlarge.
Gambar 1 (klik untuk memperbesar): Perbedaan Besar di Tingkat Regional Dalam Hal Kemandirian Lembaga Audit Tertinggi.

Survei tahun 2015  ini juga menemukan kurangnya transparansi dalam temuan audit. Di lebih dari sepertiga dari negara yang disurvei (35 dari 102), laporan audit yang baik tidak tersedia untuk publik atau terlambat diterbitkan sehingga tidak menghasilkan dampak. Negara-negara di MENA dan Sub Sahara Afrika kembali menjadi yang terlemah: delapan dari 10 negara MENA dan 15 dari 27 negara Sub Sahara Afrika tidak menerbitkan laporan audit dalam waktu 18 bulan sejak akhir tahun anggaran.

Badan legislatif di hampir separuh dari negara-negara  yang disurvei (49 negara) tidak mengadakan dengar pendapat publik untuk meninjau laporan audit. Dan lebih dari setengahnya (55 negara) tidak menerbitkan laporan pelacakan tindak lanjut atas laporan audit. Berarti di banyak sekali negara, masyarakat tidak diberitahu tentang temuan audit maupun cara pemerintah mengatasinya.

Semuanya Dimulai dari Penerbitan Laporan Audit

Hasil  OBS 2015 memperlihatkan kaitan yang kuat antara laporan audit yang tersedia untuk umum dan langkah-langkah lain demi meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban sistem audit. Bahkan data ini menunjukkan bahwa negara-negara yang menerbitkan laporan audit cenderung dua kali lipat lebih mungkin mengadakan diskusi umum tentang temuan audit dan hampir enam kali lipat lebih mungkin menerbitkan laporan tindakan perbaikan yang dilakukan badan eksekutif (lihat Gambar 2). Karena itu, jauh lebih penting bagi negara-negara yang saat ini tidak menerbitkan laporan audit agar mengambil langkah pertama ini demi memperkuat sistem pertanggungjawaban.

Figure 2 (click to enlarge): Publishing Audit Reports: the Gateway to Other Accountability Measures
Gambar 2 (click to enlarge): (klik untuk memperbesar): Menerbitkan Laporan Audit: Pintu Masuk bagi Langkah-Langkah Pertanggungjawaban Lainnya

Apakah Badan Legislatif Mengisi Kesenjangan yang Ada?

Menurut temuan OBS 2015, LAT di banyak negara belum benar-benar menjadi pelindung yang efektif bagi dompet masyarakat. Meskipun kelemahan di LAT menjadi faktor penghambat yang penting, faktor eksternal seringkali dapat berperan yang sama pentingnya dalam mengurangi dampak audit. Misalnya, hampir semua LAT tidak dapat menggunakan temuan mereka untuk langsung memberi sanksi pada pemerintah atau memaksa eksekutif bertindak. Sebaliknya, biasanya mereka menyerahkan laporan audit kepada badan legislatif, yang kemudian bertanggung jawab menggunakan laporan ini untuk menuntut pertanggungjawaban badan eksekutif.

Salah satu langkah yang kami lakukan selain OBS adalah menilai cara badan legislatif menggunakan laporan audit dan cara mereka berinteraksi dengan LAT dalam proses ini. Sementara itu, penilaian yang dilakukan program Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) bisa membantu menjelaskan masalah ini. Laporan PEFA tersedia untuk 59 negara dan dinilai di OBS 2015. Semua laporan ini mengungkapkan bahwa badan legislatif tidak efektif dalam mengawasi laporan audit yang diserahkan kepada mereka. Temuan utamanya antara lain adalah:

  • Pengawasan badan legislatif dilakukan setelah mengalami penundaan serius. Di 47 dari 59 negara, laporan audit diserahkan kepada badan legislatif dalam waktu 12 bulan sejak akhir tahun anggaran terkait. Namun di hampir setengah dari 59 negara ini, laporan audit tidak pernah diperiksa oleh badan legislatif atau baru selesai ditinjau setelah lebih dari 12 bulan. Penundaan tinjauan badan legislatif ini lebih banyak terjadi di negara-negara di Asia Selatan (empat dari lima negara) dan Amerika Latin dan Karibia (enam dari sembilan negara) dibanding di negara-negara Sub Sahara Afrika (13 dari 22 negara).
  • Pengawasan badan legislatif sangat lemah. Di 47 dari 59 negara, badan legislatif tidak mengadakan dengar pendapat secara mendalam dengan pejabat yang bertanggung jawab atas semua atau sebagian besar entitas yang diaudit yang hasil auditnya merugikan. Di lebih dari sepertiga dari 59 negara ini, badan legislatif tidak memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil oleh badan eksekutif. Amerika Latin dan Karibia adalah wilayah terlemah di mana enam dari sembilan negara yang dinilai menunjukkan kinerja yang buruk.
  • Badan eksekutif mengabaikan rekomendasi badan legislatif. Karena laporan audit – saat diterbitkan – jarang mendapat perhatian besar dari publik atau media, pemerintah sering kurang ditekan hingga tidak menganggapnya sebagai hal serius. Badan eksekutif yang berkuasa dapat merusak pertanggungjawaban badan legislatif hanya dengan cara memilih mengabaikan rekomendasi audit. Di sebagian besar negara (55 dari 59), tidak terbukti bahwa badan eksekutif sudah melaksanakan rekomendasi audit dari badan legislatif.

Jalan Ke Depan

Pada akhirnya, indikator penting dari sistem audit yang berfungsi dengan baik adalah bahwa sistem itu menghasilkan temuan yang melahirkan perubahan positif. Secara keseluruhan, OBS dan PEFA menyebut tiga cara untuk meningkatkan pertanggungjawaban badan eksekutif terhadap temuan audit LAT di berbagai daerah:

  1. LAT harus menjadi lembaga yang independen secara hukum. Hal ini terutama relevan di negara-negara Timur Tengah & Afrika Utara dan di Sub Sahara Afrika.
  2. Badan legislatif nasional harus mengadakan dengar pendapat yang tepat waktu dan mendalam mengenai temuan audit dan memberikan rekomendasi tindakan perbaikan yang harus dilaksanakan pejabat penanggung jawab entitas yang diaudit. Perubahan untuk memperkuat tinjauan audit oleh badan legislatif terutama amat sangat penting di Asia Selatan dan Amerika Latin maupun Karibia.
  3. Masyarakat dan media harus memiliki akses ke laporan audit yang tepat waktu dan diskusi yang dihasilkannya di badan legislatif. Masalah ini banyak dialami oleh negara-negara di Timur Tengah & Afrika Utara serta Sub Sahara Afrika. Masyarakat juga harus mendapat bukti tindakan perbaikan yang diambil dalam menanggapi temuan audit, hal ini kurang dilakukan di hampir semua negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.