Membawa Advokasi Berbasis Anggaran ke Pengadilan: Pertimbangan untuk Litigasi Strategis

Oleh Delaine McCullough. International Budget Partnership— Jul 26, 2016

You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Selama bertahun-tahun, Budget Partnership International (IBP) mendokumentasikan kampanye masyarakat sipil yang memadukan analisa anggaran dengan sarana advokasi lainnya guna meningkatkan cara pengelolaan uang masyarakat dan cara penyediaan layanan bagi masyarakat. Salah satu sarana advokasi tersebut adalah litigasi strategis.

Namun membawa pemerintah ke pengadilan bisa berisiko dan menghabiskan banyak sumber daya, jadi mengapa melakukannya? Dalam banyak kasus, litigasi bisa menjadi cara yang efektif agar pihak yang tidak menyetujui cara penggunaan sumber daya masyraakat dapat menjelaskan sikap mereka di hadapan forum. Dengan mempertimbangkan tren saat ini yang mengkuatirkan, di mana pemerintah berupaya menutup ruang politik bagi masyarakat sipil, litigasi seringkali dapat menjadi pilihan yang paling dapat dilakukan oleh OMS yang mengupayakan perubahan sosial.

Kami telah melihat bagaimana OMS telah menggunakan litigasi untuk mendorong pemerintah agar bertindak dalam sejumlah bidang, antara lain:

Credit: Dejusticia
Diambil dari: Dejusticia

Ada faktor-faktor lain yang bisa membuat litigasi menjadi pilihan advokasi yang efektif. Salah satunya adalah bahwa banyak masyarakat sipil yang mengkuatirkan komitmen pemerintah terhadap HAM, dan HAM kian diakui dalam hukum internasional maupun dalam konstitusi dan perundang-undangan tingkat nasional dan perkotaan. Pengakuan ini telah memberikan landasan bagi OMS untuk menggugat pemerintah karena gagal memenuhi kewajiban. Pengakuan ini juga telah semakin memperbanyak lahirnya keputusan hukum untuk menegakkan kewajiban HAM, di mana keduanya meningkatkan kemungkinan dampak litigasi.

Kasus-kasus di pengadilan juga sering menarik liputan media, menarik perhatian pada masalah Anda dan semakin menekan pemerintah. Bahkan mungkin Anda tidak perlu benar-benar mengajukan gugatan – jika organisasi Anda dikenal sering menggunakan pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, “ancaman litigasi” mungkin sudah cukup untuk merebut perhatian pemerintah dan melakukan reformasi yang diperlukan. Akhirnya, bila Anda menang, posisi Anda bisa mendapat pengakuan hukum yang amat sangat kuat.

Jelas terlihat mengapa OMS semakin tertarik untuk mengajukan gugatan hukum dalam advokasi mereka; namun litigasi menimbulkan beberapa tantangan dan risiko.

Kemungkinan Sulitnya Litigasi Strategis

Mungkin biaya adalah faktor terbesar yang perlu dipertimbangkan bila mengajukan litigasi, karena dapat memperbesar risiko lainnya. Organisasi Anda harus memiliki keahlian hukum dalam organisasi atau memiliki akses ke pengacara. Dan jika keputusan pengadilan tidak memihak Anda, mungkin Anda tidak hanya akan mengalami kerugian karena biaya yang Anda keluarkan untuk kasus tersebut,  tetapi Anda juga bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan oleh pihak lawan Anda. Kendati beberapa tuntutan hukum selesai dalam satu atau dua tahun, umumnya litigasi adalah proses yang panjang, di mana beberapa kasus baru selesai setelah lebih dari sepuluh tahun Hampir semua OMS ingin terus berkampanye selagi proses pengadilan sedang berlangsung, dan tentunya hal ini akan membuat biaya membengkak.

Meskipun jika argumen hukum Anda didukung oleh bukti yang kuat, Anda masih bisa kalah. Kasus Anda mungkin ditangani oleh hakim yang menentang sikap Anda sehingga putusan hukumnya juga akan merugikan Anda. Atau hakimnya mungkin tidak bersedia atau tidak siap memutuskan masalah yang sangat teknis dan bagaimana masalah tersebut berkaitan dengan kebijakan dan prioritas lainnya. Akhirnya, umumnya hakim berhati-hati agar jangan sampai melangkahi tanggung jawab mereka dalam menafsirkan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dengan menciptakan hukum karena menghormati doktrin pemisahan kekuasaan, yang mengalokasikan fungsi-fungsi, tugas, dan tanggung jawab tertentu di antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Salah satu risiko litigasi adalah kalah. Dan Anda juga menghadapi risiko lain bila Anda mungkin menang namun ganti ruginya (perintah pengadilan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu) mungkin bukan yang Anda cari. Misalnya, dalam mengupayakan akses universal ke pendidikan, Anda dapat meminta agar lebih banyak sekolah dibangun untuk menampung kelas-kelas kecil dan memperpendek jarak perjalanan siswa. Tapi mungkin pengadilan hanya memutuskan agar pemerintah harus memberikan akses, sehingga memberikan beberapa pilihan tidak pasti yang tidak diinginkan, misalnya menempatkan lebih banyak anak ke dalam ruang-ruang yang ada. Mungkin pula kemenangan hukum dapat dirusak oleh buruknya pelaksanaan perintah pengadilan.  Menurut  studi kasus yang belum lama ini diterbitkan oleh IBP, setelah kemenangan hukum ACIJ atas Kota Buenos Aires, organisasi ini perlu menggunakan bantuan sejumlah sarana advokasi lain untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tersebut dilaksanakan secara efektif.

Karena mengalahkan proses kebijakan reguler, litigasi dapat memisahkan keputusan tertentu mengenai penggunaan sumber daya masyarakat tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas lainnya. Hal ini dapat mengubah pilihan tentang cara terbaik untuk menggunakan dana yang terbatas. Akhirnya, gugatan hukum dapat merusak upaya menjalin hubungan yang lebih penuh kerja sama dengan pemerintah, meskipun sedikit terbantu oleh fakta bahwa pemerintah tidak bersifat monolitis dan gugatan hukum terhadap satu segmen pemerintah mungkin tidak mempengaruhi pekerjaan produktif dengan segmen lainnya. Selain itu, ada beberapa contoh di mana sekutu dalam manajemen tingkat menengah di pemerintahan mendukung perubahan yang sama dengan tujuan litigasi yang ada.

Delapan Kiat untuk Litigasi yang Efektif

Meskipun berisiko, litigasi juga menjanjikan berbagai manfaat besar. Untuk memaksimalkan manfaatnya dan memperkecil risikonya, berikut ini adalah delapan kiat praktis yang harus dipertimbangkan oleh OMS saat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan:

  1. Gunakan bukti Anda dari analisa anggaran dan pemantauan anggaran untuk memperkuat argumen Anda terhadap tindakan pemerintah dan menentang klaim pemerintah bahwa dana masyarakat yang tidak memadai menyebabkan penyediaan layanan menjadi buruk atau tidak ada.
  2. Untuk mengurangi tekanan langsung atas organisasi Anda, usahakan membawa pihak lain yang juga berperkara.
  3. Terus lakukan kegiatan advokasi lainnya selagi Anda mengajukan litigasi – gugatan hukum memakan waktu lama dan mungkin Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan sebelum pengadilan memutuskan.
  4. Galanglah dukungan dari pihak-pihak yang akan terpengaruh oleh hasil dari kasus tersebut, hal ini terutama sangat penting bagi pelaksanaan putusan yang positif.
  5. Bersiaplah membuat dasar yang kuat (misalnya semua dokumen tertulis, bukti, cerita, dan sebagainya) untuk kasus Anda setelah beberapa waktu.
  6. Kembangkan keahlian yang dibutuhkan untuk bekerja bersama pengacara. OMS perlu membawa pengetahuan mereka tentang anggaran dalam berdiskusi dengan pengacara, dan memahami kerangka hukum. Di banyak negara terdapat berbagai organisasi seperti pusat sumber hukum yang dapat membantu dalam bidang ini, jadi temui mereka.
  7. Memahami bagaimana kegiatan advokasi lainnya (media, tekanan publik) dapat mempengaruhi pengadilan dan pikirkan dengan hati-hati tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan kampanye Anda.
  8. Kepada pengadilan, beritahukan tentang hal-hal spesifik yang rinci tentang ganti rugi Anda yang berusaha Anda dapatkan agar Anda tidak memenangkan kasus namun kemudian mendapat ganti rugi yang lemah atau mungkin tidak efektif.

Kendati mengajukan litigasi mengandung beberapa risiko tertentu, kemungkinan hasilnya bagi advokasi masyarakat sipil adalah sangat besar. Kuncinya adalah bersifat strategis dalam litigasi strategis Anda. IBP akan terus menelusuri cara menggunakan litigasi strategis sebagai sarana advokasi, dan cara melakukan penyesuaian saat keadaan tidak berjalan sesuai rencana.


Artikel ini diambil dari diskusi tentang litigasi strategis dalam pertemuan pada bulan Juni 2016 yang dihadiri oleh anggota jaringan pembelajaran kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam analisa anggaran dan advokasi anggaran di Barcelona, Spanyol. IBP mengadakan pertemuan jaringan tersebut, dan diskusi tentang litigasi mendapat informasi dari wawasan dan pengalaman oleh alile Antunez, salah satu direktur Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, Argentina); Diana Guarnizo, koordinator penelitian di Dejusticia (Colombia); dan Jay Kruuse, direktur Public Service Accountability Monitor (PSAM, Afrika Selatan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.