Mengakhiri Kemiskinan Ekstrim Dengan Sumber Daya Domestik

Oleh International Budget Partnership— Jan 19, 2017

You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Dalam makalah baru-baru ini berjudul Gasoline, Guns, and Giveaways yang diterbitkan oleh Center for Global Development, Andy Sumner dan Chris Hoy mengajukan pertanyaan yang relatif lugas: apakah negara-negara yang sedang berkembang memiliki  lingkup untuk meningkatkan sumber daya dalam negeri yang memadai demi mengakhiri kemiskinan ekstrim dalam masyarakat mereka? Yang mengejutkan, mereka mendapati bahwa hampir tiga perempat dari kemiskinan di seluruh dunia dapat diatasi dengan cara distribusi ulang sumber daya nasional kepada yang membutuhkan.

Kami berdiskusi dengan Chris untuk mengetahui lebih jauh tentang penelitian tersebut dan artinya bagi penyusun anggaran pemerintah.


IBP: Dapatkah Anda menguraikan penelitian Anda kepada kami? Apa saja temuan utama Anda?

Chris Hoy: Pertama-tama, kami melihat berapa dana yang dibutuhkan untuk mengentaskan semua orang dari kemiskinan ekstrim di negara yang sedang berkembang. Kemudian kami memperkirakan apakah setiap negara memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukannya. Biasanya ada anggapan bahwa sebagian besar negara yang sedang berkembang kurang memiliki sumber daya dalam negeri untuk menaikkan pajak dan mengalokasikan ulang pengeluaran publik demi benar-benar mengatasi kemiskinan ekstrim. Tapi kami mendapati bahwa masalahnya sudah berbeda. Sebagian besar negara sedang berkembang memiliki lingkup untuk secara dramatis mempercepat pengentasan kemiskinan dengan menggunakan sumber daya dalam negeri yang tersedia tanpa harus menunggu pertumbuhan ekonomi.

IBP: Adakah perbedaan antar negara di tingkat pendapatan yang berbeda? Apakah negara berpenghasilan menengah lebih mampu mengatasi kemiskinan ekstrim dibanding negara berpenghasilan rendah?

Chris Hoy: Tentu saja. Sebagian besar negara berpenghasilan menengah mampu memberantas kemiskinan ekstrim dengan cara distribusi ulang lebih besar melalui pajak baru atau mengalihkan pengeluaran publik. Kami menunjukkan bahwa hampir semua negara dengan pendapatan per kapita lebih dari USD$2.000 (pendapatan nasional bruto Metode Atlas) mampu mengakhiri kemiskinan ekstrim hanya dengan meningkatkan pajak “orang kaya”. Jika pengeluaran publik dialihkan dari subsidi bahan bakar fosil berbahaya menjadi pendanaan transfer tunai kepada rakyat miskin, cara ini dapat mengatasi kira-kia dua pertiga dari kemiskinan ekstrim, sebagian besar di negara berpenghasilan menengah. Selanjutnya, negara berpenghasilan menengah memiliki lingkup lebih luas untuk distribusi ulang untuk memberantas kemiskinan ekstrim (penghasilan maksimal $1,90 per hari) sekaligus kemiskinan di kalangan masyarakat berpenghasilan $2,50 per hari dan $5 per hari saja.

Umumnya, negara berpenghasilan rendah (NBR) tidak dapat mengandalkan distribusi ulang untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim. Namun ada beberapa pengecualian. Di sejumlah NBR seperti Ethiopia, Mozambik, Tanzania, dan Uganda, mengalihkan subsidi bahan bakar fosil menjadi program transfer tunai akan mencakup sepertiga sampai setengah dari jumlah total kemiskinan ekstrim.

IBP: Temuan ini menyiratkan apa aja tentang bantuan? Apakah donatur harus berusaha mengubah cara investasi sumber daya eksternal dan bantuan untuk menanggulangi kemiskinan global?

Unduh Makalah CGD »

Chris Hoy: Penelitian ini menyoroti perlunya donatur bantuan untuk mencari cara-cara inovatif guna mendorong distribusi ulang yang lebih besar di negara berpenghasilan menengah. Misalnya, program bantuan Australia mendukung sebuah penelitian mutakhir tentang pandangan masyarakat terhadap ketimpangan di Indonesia dan harapan mereka tentang tindakan pemerintah untuk mengatasinya. Menurut hasil penelitian, lebih dari 80 persen penduduk Indonesia sangat prihatin melihat ketimpangan dan berharap ketimpangan itu menjadi jauh lebih rendah. Selanjutnya, warga menganggap bahwa program transfer tunai adalah kebijakan terpenting dan mengharapkan pemerintah untuk memprioritaskannya demi mengatasi ketimpangan. Yang penting, bukti dari seluruh dunia menunjukkan bahwa program transfer tunai yang dirancang dengan baik akan dapat berdampak besar dalam mengurangi kemiskinan.

Cara inovatif seperti ini terhadap keterlibatan donatur telah membuktikan kepada pemerintah Indonesia bahwa masyarakat berharap pemerintah dapat mengatasi ketimpangan. Selain itu, masyarakat menunjukkan kepada pemerintah tentang cara-cara terbaik menurut mereka dalam mengatasi ketimpangan. Memperluas dasar bukti distribusi ulang dengan cara memadukan kebijakan teknis yang kuat dengan indikasi persepsi maupun keyakinan rakyat adalah cara yang menjanjikan untuk menciptakan reformasi.

IBP: Dalam kesimpulan makalah Anda, Anda menyatakan, “penyebab kemiskinan di seluruh dunia sekarang adalah pertanyaan tentang ekonomi politik, bukannya kelangkaan sumber daya…” Apa implikasinya terhadap organisasi yang bekerja dalam masalah anggaran dan keuangan publik?

Chris Hoy: Tingkat perpajakan dan distribusi ulang di suatu negara mungkin merupakan penentu terpenting tentang seberapa jauh ketimpangan yang terjadi. Semua organisasi di ruang ini harus terus berfokus pada peningkatan kesadaran tentang cara penggunaan keuangan publik dan bagaimana hal ini berperan dalam mengurangi ketimpangan. Misalnya, setelah melakukan penelitian ini saya memahami pentingnya membangkitkan kesadaran warga bahwa bagian anggaran mereka digunakan untuk “hal-hal yang buruk” bagi masyarakat seperti subsidi bahan bakar fosil, dan memberitahu mereka bahwa anggaran mereka dapat berperan sangat besar terhadap pengentasan kemiskinan jika dialihkan ke program transfer tunai.

Pada dasarnya, jika lebih banyak organisasi yang menangani masalah keuangan publik menyadari apa saja prioritas masyarakat, mereka juga akan semakin dapat mewakili masyarakat dan mempengaruhi pembuat kebijakan dengan menyodorkan bukti yang meyakinkan. Dalam penelitian di atas tentang persepsi ketidaksetaraan dan dukungan bagi distribusi ulang di Indonesia, muncul beberapa temuan tak terduga tentang jens-jenis kebijakan yang diprioritaskan masyarakat. Misalnya, kenaikan upah minimum atau pajak kurang mendapat dukungan. Tapi ada dukungan yang kuat tehadap keuangan lebih besar bagi usaha kecil dan menengah.

IBP: Akhirnya, penelitian apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya yang mungkin membahas sebagian tantangan ini?

Chris Hoy: Saya sedang mengamati bagaimana pandangan masyarakat tentang ketimpangan dapat membentuk dukungan mereka terhadap distribusi ulang, dan bagaimana memberikan informasi akurat akan berdampak kepada pandangan mereka. Sejauh ini, penelitian saya menunjukkan bahwa masyarakat cenderung sangat meremehkan tingkat ketimpangan namun terlalu tinggi menafsirkan lingkup masyarakat untuk berpindah ke tingkat pendapatan lebih tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat mengambil keputusan buruk tanpa berdasarkan informasi ketika memberikan suara dalam pemilihan umum, dan kurang mendukung kebijakan publik yang memungkinkan distribusi ulang yang lebih besar maupun pergerakan sosial ke atas. Contoh terbaru dapat dilihat dalam pemilihan presiden A.S. Banyak pendukung Trump menghendaki pemotongan pajak yang signifikan meskipun tidak mungkin mendapatkan manfaat darinya dan mungkin akan memperburuk keuangan mereka.


Bacaan lebih lanjut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.