Desentralisasi Transparansi Anggaran?

oleh Carlene van de Westhuizen and Albert van Zyl, International Budget Partnership South Africa— Feb 16, 2017

You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Dalam sebuah makalah belum lama ini, Paolo de Renzio dari IBP dan Massimo Mastruzzi dari Bank Dunia menegaskan tentang besarnya permintaan dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) di seluruh negara sedang berkembang untuk ketersediaan data anggaran yang lebih baik dan lebih terorganisir. De Renzio dan Mastruzzi juga menyimpulkan bahwa pemerintah punya banyak kesempatan untuk menerbitkan data anggaran dan memudahkan penggunaannya oleh OMS. Mengenai tindakan yang perlu dilakukan pemerintah, OMS juga menyarankan agar pemerintah lebih menyediakan informasi anggaran di tingkat pemerintahan lebih rendah maupun di tingkat fasilitas. Mengenai makalah itu, kami bertanya-tanya siapa dari kalangan pemerintah yang bisa menanggapi permintaan ini. Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa informasi anggaran bersifat terpusat dan bisa disediakan oleh Departemen Keuangan nasional. Beberapa pekerjaan eksplorasi yang dilakukan oleh IBP Afrika Selatan menunjukkan bahwa sumber informasi anggaran – khususnya informasi yang dibutuhkan oleh OMS untuk menganalisis anggaran dan memantau pelaksanaannya di lapangan – bisa lebih terdesentralisasi daripada yang diharapkan. Penyelidikan kami juga menunjukkan bahwa OMS perlu menggunakan taktik lebih halus untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan.

funding basic education in south africa
Credit: Flickr / DFID

OMS di Afrika Selatan mengkonfirmasi temuan de Renzio dan Mastruzzi, dan mereka menyatakan kebutuhan yang sama bahwa data anggaran yang terpilah harus dapat memantau penyusunan anggaran maupun pengeluaran bagi penyediaan layanan seperti pendidikan dasar. Namun dalam sistem kuasi-federal di Afrika Selatan, umumnya OMS berusaha keras untuk mengetahui apakah data yang mereka butuhkan dibuat atau diterbitkan, dalam format apa, dan oleh siapa. Melalui percakapan dengan semua OMS tersebut, IBP Afrika Selatan mengumpulkan berbagai permintaan informasi anggaran pendidikan. Antara lain adalah rincian transfer ke sekolah masing-masing; anggaran maupun pembelanjaan sebenarnya untuk pendidik dan tenaga lainnya oleh sekolah masing-masing; dan anggaran maupun pembelanjaan sebenarnya untuk infrastruktur sekolah oleh proyek atau sekolah.

Kemudian IBP Afrika Selatan menugaskan Cornerstone Economic Research untuk menilai ketersediaan data anggaran terpilah yang diidentifikasi oleh OMS. Laporan yang dihasilkan menanggapi permintaan-permintaan informasi tertentu, yang menunjukkan di mana informasi dapat ditemukan (jika tersedia untuk umum) atau siapa dari kalangan pemerintahan mungkin dapat memberikan informasi ini. Di Afrika Selatan, penyediaan pendidikan dasar sebagian besar menjadi tanggung jawab provinsi (sub nasional), namun keuangan provinsi diawasi oleh pemerintah pusat sehingga informasi tersebut diharapkan akan tersedia secara nasional. Tapi menurut temuan Cornerstone, umumnya informasi yang dibutuhkan OMS dibuat dan diadakan oleh departemen pendidikan tingkat provinsi.

Laporan ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang dengan siapa OMS harus terlibat ketika menyarankan data anggaran yang lebih rinci dan relevan. Sebuah kementerian keuangan pusat — di banyak negara merupakan departemen pemerintah yang bertanggung jawab menjaga tempat penyimpanan data anggaran pusat — mungkin dapat menyediakan data anggaran lebih rinci untuk departemen nasional, tapi mungkin bukan yang paling dapat memberikan akses ke data anggaran provinsi yang lebih rinci.

Temuan laporan ini juga menunjukkan bahwa mungkin lebih banyak poin akses ke informasi anggaran melebihi anggapan kita. Selain departemen nasional, pemerintah provinsi dan daerah sering menyimpan data penting yang mungkin tidak mudah diakses dari pemerintah nasional. Namun data di tingkat provinsi dapat terpotong karena departemen dari berbagai provinsi atau pemerintah daerah mungkin mengumpulkan data dalam berbagai macam format atau dengan tingkat rincian yang berbeda. Karena tidak ada cara standar untuk pengumpulan data, akan jauh lebih sulit membandingkan data mengenai sektor atau masalah yang sama di seluruh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi biasanya juga tidak memiliki kapasitas yang memadai sehingga berdampak pada kualitas data yang mereka kumpulkan.

Pergantian politik baru-baru ini di Afrika Selatan juga berpengaruh penting pada masalah ini. Selama beberapa pemilu terakhir, berbagai partai politik minoritas mengklaim bagian hasil suara yang jauh lebih besar, sehingga satu pemerintah provinsi dan banyak pemerintah daerah dikuasai oleh partai minoritas. Dalam kasus lain, perlunya membentuk koalisi dan menang hanya oleh mayoritas tipis telah membuat sebagian besar ANC kurang aman dibanding sebelumnya. Perkembangan ini semakin memperbanyak kesempatan yang dapat digunakan oleh OMS untuk mengakses informasi anggaran. Bila departemen pemerintah nasional tidak dapat melayani permintaan tersebut, oposisi –  atau pemerintah provinsi yang dikuasai oleh koalisi kadang-kadang lebih mau bekerja sama.


Bacaan lebih lanjut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *