Membuka Anggaran Untuk Memerangi Perubahan Iklim

oleh Delaine McCullough, Manajer Komunikasi, International Budget Partnership— Jun 13, 2017

You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Tanggapan terhadap perubahan iklim global bisa menjadi kesempatan terbesar di masa mendatang yang dapat diperkirakan untuk mengarahkan dana publik kepada kalangan miskin dan rentan. Bulan Desember 2015, 195 negara bergabung dalam Perjanjian Paris di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (“mitigasi”) secara dramatis dan melindungi masyarakat maupun kalangan yang rentan dari dampak perubahan iklim (“adaptasi”). Sebelum batas waktu 7 Oktober 2016, cukup banyak negara mengesahkan perjanjian ini dan memberlakukannya sebagai perjanjian internasional pada tanggal 4 November “demi memperkuat tanggapan global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya memberantas kemiskinan.”

Saat berbagai negara bersiap menghadapi tindakan komprehensif terhadap iklim, mereka juga menambah pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan demi memenuhi komitmen berdasarkan Perjanjian Paris. Perkiraan jumlah dana baru yang akan digalang di seluruh dunia untuk memberikan tanggapan yang memadai terhadap perubahan iklim adalah ratusan miliar dolar per tahun. Jika penggalangan ini berhasil, aliran arus dana akan sangat besar ke berbagai negara guna mengatasi dampak perubahan iklim. Jika digunakan dengan semestinya, dana ini juga dapat membuahkan terobosan besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Mengapa IBP terlibat dalam bidang baru ini? Meskipun dana akan diperoleh dari sumber swasta dan sumber pemerintah internasional dan domestik, banyak upaya perubahan iklim akan ditangani pemerintah nasional dan pemerintah sub nasional melalui sistem penyusunan anggaran dalam negeri mereka. Untuk memastikan bahwa sumber daya yang sedikit sekali itu diinvestasikan dengan seefektif mungkin bagi kegiatan iklim dan dapat menjangkau penerima manfaat yang dimaksud – yaitu orang-orang dan masyarakat yang paling rentan menghadapi dampak perubahan iklim – dengan kebocoran sesedikit mungkin, maka transparansi dan pertanggungjawaban sangatlah penting.

Typhoon Haiyan (Yolanda) Damage and Rehabilitation in the Philippines
Kerusakan Akibat Angin Topan Yolanda dan Rehabilitasi di Filipina. Asian Development Bank/Flickr

Misalnya setelah Angin Topan Yolanda meluluhlantakkan Filipina di tahun 2013 dan menghancurkan banyak keluarga dan masyarakat, Social Watch Philippines (SWP) menyelidiki cara penggunaan dana publik dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di beberapa masyarakat. Setelah berhasil menantang Departemen Manajemen Anggaran untuk memberikan informasi tentang upaya rekonstruksi yang belum diungkapkan kepada masyarakat, SWP mengadakan survei pelacakan pengeluaran. Hasilnya, sebelum bulan November 2015 baru 8 persen pemukiman kembali yang telah dibangun dan ditempati, padahal seharusnya 14.000 unit sebelum bulan Maret 2016. Melalui analisis yang cermat dan tekanan dari luar, tindakan seperti yang diambil SWP adalah sangat penting. Yaitu mengidentifikasi dan mempublikasikan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan amat sangat penting yang dimiliki masyarakat yang hidupnya porak-poranda akibat perubahan iklim. Tindakan SWP memastikan bahwa dana masyarakat untuk tujuan tersebut digunakan dengan efektif. Jadi pada tahun 2016, IBP mengambil dua langkah penting untuk menyelidiki kemungkinan upaya pertanggungjawaban pendanaan perubahan iklim. Pertama, bermitra dengan Tim Tata Kelola Pendanaan Perubahan Iklim dari UNDP untuk menilai ekosistem pertanggungjawaban pendanaan perubahan iklim di empat negara: Bangladesh, India, Nepal, dan Filipina.

IBP juga bermitra dengan World Resources Institute (WRI) yang menghubungkan pekerjaan pertanggungjawaban fiskal kami dengan keahlian lingkungan WRI, dan kemitraan masyarakat sipil kami masing-masing di berbagai negara. Kemitraan dengan potensi sangat kuat ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan pelaku pertanggungjawaban dalam negeri guna memastikan bahwa dana perubahan iklim akan dikelola dengan transparansi dan pertanggungjawaban sepenuhnya demi menciptakan masa depan yang berkelanjutan, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Yang Telah Kami Pelajari Sejauh Ini

Menurut penilaian IBP-UNDP di empat negara, paling tidak masih timbul sistem pertanggungjawaban resmi dan ekosistem pertanggungjawaban untuk pendanaan perubahan iklim. Ada beberapa kelemahan yang sama-sama terdapat dalam sistem ini di seluruh negara-negara tersebut, termasuk kurangnya transparansi di tingkat nasional dan lokal mengenai dana yang tersedia untuk mengatasi perubahan iklim dan cara penggunaan dana itu; kesempatan terbatas bagi warga negara dan OMS untuk berpartisipasi dalam perencanaan, penyusunan anggaran, dan pemantauan iklim di tempat; dan masalah kemampuan yang menghambat keefektifan pengawasan dari masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawasan resmi. Selain itu, kurangnya kepemilikan negara atas proyek-proyek lembaga donor telah mengancam penggunaan sumber daya secara efektif. Penting untuk dicatat bahwa semua kelemahan ini umumnya tidak khusus untuk perubahan iklim, namun sebaliknya adalah fungsi pengelolaan pendanaan publik dan ekosistem pertanggungjawaban secara keseluruhan.

Tapi meskipun memperkuat sistem-sistem inti yang lemah sering membutuhkan waktu beberapa tahun, terdapat beberapa contoh di setiap negara yang menunjukkan bahwa OMS telah bertindak dan menghasilkan dampak positif terhadap pertanggungjawaban, walaupun mereka kurang memiliki akses ke proses resmi atau informasi. Termasuk pelacakan SWP atas pengeluaran rekonstruksi setelah angin topan di Filipina, analisis yang mengidentifikasi jumlah investasi pemerintah untuk adaptasi perubahan iklim di India dan Nepal, dan OMS yang membantu pemerintah-pemerintah daerah untuk merancang proposal proyek bagi dana adaptasi pemerintah di Filipina.

Membuka Konteks Penutupan?

Ada sejumlah faktor terkait tindakan mengenai pendanaan perubahan iklim yang memperlihatkan kemungkinannya sebagai lubang dalam tren terkini yang menutup ruang bagi keterlibatan dan pertanggungjawaban masyarakat. Pertama, tingginya risiko pemerintah yang gagal menggunakan dana perubahan iklim secara efektif, dengan kemungkinan kehilangan nyawa dan biaya ekonomi yang sangat besar. Negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, bahkan negara seperti Bangladesh yang benar-benar membatasi hampir semua cara pengawasan publik dan keterlibatan publik, akan semakin menghadapi tekanan dari pelaku internal dan eksternal agar menyingkapkan dan meningkatkan pertanggungjawaban. Hal ini, semua faktor yang dijelaskan di bawah ini, dan pekerjaan OMS yang baru dilakukan yang didentifikasi dalam penilaian negara, menunjukkan kemungkinan pengembalian investasi dalam jumlah besar untuk membangun bidang pekerjaan pertanggungjawaban pendanaan iklim masyarakat sipil di tahap awal ini.

Faktor penting lainnya adalah bahwa upaya global untuk mengatasi perubahan iklim terdapat di dalam proses resmi dan struktur yang dibuat melalui perjanjian internasional. Negara penandatangan (148 negara mulai 9 Juni 2017) telah berkomitmen untuk mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi yang ditentukan dalam kerangka transparansi dan pertanggungjawaban. Di negara-negara yang dinilai oleh IBP, komitmen ini terwujud dalam upaya, atau setidaknya kerangka hukum, untuk menyediakan beberapa informasi pendanaan perubahan iklim dan melibatkan OMS dalam proses perencanaan. Namun masih panjang jalan yang harus ditempuh. Terlibat sejak dini untuk memastikan transparansi dan keterlibatan publik yang memadai karena negara-negara yang sedang mengembangkan sistem dan proses mereka mungkin akan membuahkan hasil dalam jangka panjang.

Di berbagai negara, pekerjaan pertanggungjawaban pendanaan iklim secara dramatis bisa memperluas tekanan terhadap pemerintah agar membuka proses anggaran dan memastikan bahwa sumber daya yang baru tersedia akan menjangkau kalangan yang paling membutuhkan. Pertama, karena tindakan perubahan iklim ini bersifat lintas sektor, khususnya adaptasi, masalah tersebut menyebabkan berbagai OMS menekan pemerintah, termasuk kelompok lingkungan hidup, kelompok tata kelola/transparansi, dan gerakan sosial. Kedua, untuk pertanggungjawaban sesungguhnya terhadap pendanaan perubahan iklim, informasi dan kesempatan berpartisipasi harus diberikan di tingkat nasional dan sub nasional di mana proyek dan program akan dilaksanakan. Karena mendesaknya kebutuhan bertindak terhadap perubahan iklim dan masalah yang bersifat lintas sektor ini, upaya pertanggungjawaban terhadap pendanaan iklim mungkin akan meningkatkan momentum pertanggungjawaban pendanaan publik yang lebih luas.

Bacaan Lebih Lanjut

Tulisan ini bersumber dari “That’s How the Light Gets In”: Making Change in Closing Political Environments”: (Demikianlah Cahaya Terpancar Masuk”: Menciptakan Perubahan dalam Lingkungan Politik Tertutup)  – kumpulan esai yang mengamati bukti tentang cara mewujudkan pertanggungjawaban fiskal di lingkungan politik yang lebih berat. Kumpulan ini menyertai Laporan Tahunan 2016 IBP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.