Penyusunan Anggaran Partisipatif: Demokrasi dalam Tindakan

Rebecca Warner, International Budget Partnership— Aug 03, 2017

You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Penyusunan anggaran partisipatif adalah proses di mana warga negara secara langsung merundingkan dan menegosiasikan distribusi sumber daya publik. Pendekatan terhadap pengambilan keputusan anggaran ini dimulai pada tahun 1989 oleh kota Porto Alegre di Brasil Selatan. Praktik ini menyebar dengan cepat dari Brasil ke kota-kota Amerika Latin dan Eropa lainnya pada tahun 1990’an dan masih populer saat ini, terutama di tingkat lokal dan kota.

Baru-baru ini Global Partnership for Social Accountability (GPSA) menyelenggarakan sebuah acara berjudul Memberdayakan Warga Negara Melalui Penyusunan Anggaran Partisipatif dan Inovasi di Bidang Teknologi Keterlibatan Masyarakat. Tujuan GPSA adalah berbagi informasi mengenai pertumbuhan penyusunan anggaran partisipatif di Amerika Utara dan di luarnya, termasuk peluang baru untuk menggunakan teknologi keterlibatan masyarakat, melibatkan kaum muda, dan meningkatkan partisipasi lokal.

Seminar itu dipimpin oleh Josh Lerner, salah satu pendiri dan direktur eksekutif Participatory Budget Project (PBP), sebuah organisasi yang menciptakan dan mendukung proses penyusunan anggaran partisipatif untuk memperdalam demokrasi, membangun masyarakat yang lebih kuat, dan membuat anggaran publik menjadi lebih adil dan efektif.   Didirikan pada tahun 2009, PBP terutama beroperasi di A.S. dan Kanada serta menyediakan: 1) bantuan teknis ke berbagai kota yang menerapkan penyusunan anggaran partisipatif; 2) laboratorium partisipatif; dan 3) pembangunan jaringan antar mitra dan dalam masyarakat. Setelah sama-sama mengerjakan beberapa proyek terbaru PBP di tingkat kota dan lokal, Nicolas Perrin dan Nicola Smithers dari Bank Dunia memberikan perspektif mengenai manfaat dan kesulitan penyusunan anggaran partisipatif.

Diskusi di antara panel menyoroti tiga fakta utama:

Penyusunan anggaran partisipatif mengatasi berbagai tantangan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Participatory Budgeting in Action
Credit: Flickr / Daniel Latorre

Transparansi fiskal sudah lama dianggap sebagai komponen penting untuk mengurangi korupsi dan membangun sistem demokrasi yang adil dan setara dalam dunia pengelolaan keuangan publik (PKP). Namun pentingnya peranan pemerintah dalam menyediakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses fiskal semakin diakui dalam beberapa tahun terakhir ini. Partisipasi bisa menjadi upaya yang membuat warga negara merasa frustrasi. Pertemuan masyarakat membutuhkan pemimpin yang bersedia mengatur dan mengadvokasi orang lain untuk hadir. Menurut sejarah, kelompok yang kurang beruntung sering dikecualikan, sehingga pertemuan masyarakat tidak dapat benar-benar mencerminkan seluruh suara masyarakat. Warga yang menghadiri pertemuan masyarakat juga merasa tidak berdaya. Apakah suara mereka didengar? Akankah diskusi itu menyebabkan perubahan substantif?

Penyusunan anggaran partisipatif dapat memberikan pengaruh dan kekuasaan langsung kepada warga. Penyusunan anggaran partisipatif dapat mengurangi perasaan tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah pemerintahan, dan berfungsi sebagai alat untuk memusatkan demokrasi pada kebutuhan dan prioritas setiap warga, bukan pada kepentingan tertentu. Strategi PBP menentukan bahwa pemerintah merancang proses penyusunan anggaran partisipatif agar sebisa mungkin mencakup semua hal, dengan menekankan partisipasi kelompok warga yang menurut sejarah tidak dilibatkan dalam proses pemilihan umum dan proses demokrasi. Proyek dimulai dengan membentuk panitia pengarah yang terdiri dari anggota masyarakat setempat; panitia bertindak sebagai pimpinan yang membimbing proyek menuju pelaksanaan.

Beberapa tantangan tetap terjadi dalam menerapkan proses anggaran partisipatif secara efektif di berbagai tingkat pemerintahan.

Para peserta panel menyoroti sebagian masalah khusus dalam menggunakan penyusunan anggaran partisipatif sebagai strategi. Perrin menekankan bahwa penyusunan anggaran partisipatif bukanlah pekerjaan ringan. Prosesnya menuntut anggota masyarakat yang berdedikasi untuk bersedia mencurahkan waktu dan tenaga demi mempermudah prosesnya. Hal ini tergantung pada partisipasi yang luas supaya benar-benar efektif. Perrin juga menunjukkan bahwa beberapa anggota masyarakat mungkin mendapati sebagian aspek teknis anggaran yang sulit dipahami dan dilibatkan. Beliau menunjukkan “permainan yang sudah berlangsung sekian lama” dalam keterlibatan dengan anggaran: agar paling efektif, warga negara dan organisasi masyarakat sipil (OMS) harus terlibat dalam seluruh proses anggaran, mulai dari perumusan hingga pengawasan cara pelaksanaan anggaran.

Tantangan lainnya adalah perlunya kerjasama dengan pimpinan pemerintahan. Agar penyusunan anggaran partisipatif dapat dilaksanakan di semua tingkat, harus ada alokasi khusus dari anggaran tersebut. Dalam laporan resmi yang mengamati alasan pejabat pemerintah menerapkan anggaran partisipatif di wilayah mereka, PBP menekankan pentingnya mendorong pemerintahan yang lebih adil dan efektif, dan membuahkan hasil yang akan menggembirakan  konstituen.

Akhirnya, penyusunan anggaran partisipatif dirancang untuk mendorong partisipasi lebih luas dan lebih dalam; masyarakat yang kian kuat; dan pemerintah yang lebih responsif. Tapi karena prosesnya dilaksanakan berdasarkan kasus per kasus, sulit menentukan bagaimana harus mengukur dan menyampaikan dampaknya. Saat ini PBP sedang mengembangkan metrik utama dalam mengevaluasi penyusunan anggaran partisipatif di Amerika Utara.

Banyak peluang untuk berkembang dan meningkatkan praktik penyusunan anggaran partisipatif.

Meskipun jelas bahwa ada peluang perkembangan dalam pelaksanaan praktik penyusunan anggaran partisipatif di semua tingkat pemerintahan, sejauh ini praktik  tersebut terbukti paling berguna di tingkat lokal dan kotamadya. Pelaksanaannya di tingkat nasional pemerintahan masih sedikit. Berikut ini adalah beberapa peluang yang dijelajahi.

  • Teknologi keterlibatan yang inovatif. Sarana keterlibatan online adalah alat penting yang memungkinkan warga mengakses informasi anggaran dengan mudah dan dapat mengurangi biaya serta mempermudah proses penyusunan anggaran partisipatif. Sarana ini juga dapat bertindak sebagai sumber untuk semua dokumentasi tentang upaya penyusunan anggaran partisipatif khusus perkotaan. Misalnya, Empatia yang didanai Uni Eropa sedang melakukan uji coba sarana yang menawarkan solusi terpadu untuk proses penyusunan anggaran partisipatif yang paling umum dan juga membuat pengguna dapat merancang solusi khusus agar dapat menanggapi konteks lokal dengan lebih baik.
  • Meningkatkan keputusan melalui data.Kian banyak data disediakan oleh semakin banyak pelaku di seluruh dunia, terutama melalui pendaftaran online dan sarana terbuka. Bagaimana kita dapat menggunakan data tersebut untuk membentuk pemerintahan yang lebih efektif dan lebih bertanggung jawab? Penyusunan anggaran partisipatif menawarkan kesempatan utama untuk menggunakan data terbuka agar menghasilkan manfaat; akses ke data mengenai ketersediaan sumber daya masyarakat dapat membantu masyarakat memprioritaskan proyek mana saja yang membutuhkan dana.
  • Belajar melalui kemitraan. Penyusunan anggaran partisipatif adalah inovasi demokrasi dari global south hingga tersebar ke seluruh dunia. Meskipun konteks proyek penyusunan anggaran partisipatif mungkin berbeda antar kota, banyak hal dapat diperoleh dari pengalaman bersama di antara praktisi. Anggota masyarakat dari proyek di berbagai kota dan kotamadya bisa mendapatkan manfaat dari berbagi strategi dan pelajaran yang dipetik di sepanjang proses. Kemitraan antar kelompok dengan tujuan serupa dapat membantu membuat keterlibatan mereka menjadi lebih efisien dan efektif.

Pelajari Lebih Jauh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.