Indonesia
Open Budget Survey Results
Partisipasi Publik
20
Pengawasan Anggaran
82
Transparansi
70
Open Budget Survey 2019
Keputusan anggaran pemerintah - pajak apa yang harus dipungut, layanan apa yang harus disediakan, dan berapa banyak utang yang harus diambil - akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya, termasuk kesejahteraan kelompok masyarakat rentan dan tertinggal. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memberi informasi dan melibatkan publik pada keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kehidupan mereka.
The Open Budget Survey (OBS) merupakan satu-satunya instrumen penelitian independen, komparatif dan berbasis fakta yang menggunakan kriteria yang dapat diterima secara internasional untuk menilai akses publik terhadap informasi anggaran pemerintah pusat; berpartisipasi publik dalam proses penganggaran nasional; dan peran lembaga pengawas anggaran seperti legislatif dan auditor dalam proses anggaran. Survei ini membantu masyarakat sipil untuk menilai dan berunding dengan pemerintah mereka tentang penggunaan dana publik. Edisi 7 OBS ini dilakukan di 117 negara
Bagian OBS ini mengukur akses publik terhadap informasi tentang bagaimana pemerintah pusat meningkatkan dan membelanjakan sumber daya publik. Bagian ini menilai ketersediaan data dan informasi secara online, ketepatan waktu, dan kelengkapan dari delapan dokumen anggaran utama. Bagian ini menggunakan 109 indikator dan skor yang berlaku pada setiap negara mulai dari skala 0 hingga 100. Skor transparansi 61 atau lebih menunjukkan bahwa suatu negara kemungkinan telah menerbitkan cukup bahan untuk mendukung informasi. debat publik tentang anggaran.
Transparansi di Indonesia Berbanding Negara Lain
Perubahan Index Transparansi Indonesia
Ketersediaan Dokumen Anggaran di Indonesia
| Document | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Budget Statement | |||||
| Executive’s Budget Proposal | |||||
| Enacted Budget | |||||
| Citizens Budget | |||||
| In-Year Reports | |||||
| Mid-Year Review | |||||
| Year-End Report | |||||
| Audit Report |
Seberapa Komprehensifkah Dokumen Anggaran yang Dipublikasikan di Indonesia?
| Jenis Dokumen Kunci | Tujuan dan Konten Dokumen | Tahun Fiskal | Skor Konten |
|---|---|---|---|
| Pre-Budget Statement | Mengungkap parameter kebijakan fiskal sebelum Proposal Anggaran Eksekutif; menguraikan perkiraan ekonomi, pendapatan yang diantisipasi, pengeluaran, dan utang. | 2019 | 50 |
| Executive’s Budget Proposal | Diserahkan oleh eksekutif kepada legislatif untuk disetujui; merinci sumber-sumber pendapatan, alokasi untuk kementerian, usulan perubahan kebijakan, dan informasi lain yang penting untuk memahami situasi fiskal negara. | 2019 | 67 |
| Enacted Budget | Anggaran yang telah disetujui oleh legislatif | 2019 | 89 |
| Citizens Budget | Versi yang lebih sederhana dan kurang teknis dari Proposal Anggaran Eksekutif pemerintah atau Anggaran yang Diaktifkan. Dirancang untuk memudahkan publik memahami anggaran | 2019 | 67 |
| In-Year Reports | Informasi tentang pendapatan aktual yang dikumpulkan, pengeluaran aktual yang dibuat, dan utang yang timbul. Diterbitkan setiap triwulan atau bulanan | 2018 | 74 |
| Mid-Year Review | Pembaruan komprehensif tentang implementasi anggaran pada pertengahan tahun fiskal; termasuk tinjauan asumsi ekonomi dan perkiraan terbaru hasil anggaran. | 2018 | 89 |
| Year-End Report | Menjelaskan situasi rekening pemerintah pada akhir tahun fiskal dan, idealnya juga memuat evaluasi kemajuan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan anggaran. | 2017 | 64 |
| Audit Report | Dikeluarkan oleh lembaga audit tertinggi, dokumen ini memeriksa kesehatan dan kelengkapan akun akhir tahun pemerintah. | 2017 | 76 |
Skor transparansi Indonesia sebesar 70 dalam OBS 2019, lebih tinggi dari skor pada tahun 2017 sebesar 64.
Apa yang berbeda dalam OBS 2019?
Pada tahun 2019, Indonesia telah berhasil meningkatkan ketersediaan dokumen anggaran:
Rekomendasi
Indonesi perlu untuk memprioritaskan beberapa hal berikut untuk meningkatkan transparansi anggaran:
Transparansi saja tidak cukup untuk meningkatkan tata kelola. Partisipasi publik yang inklusif sangat penting untuk mewujudkan hasil positif yang terkait dengan transparansi anggaran yang lebih besar.
OBS juga menilai peluang formal yang ditawarkan kepada publik untuk partisipasi dalam berbagai tahapan proses anggaran. Bagian Ini meneliti praktik-praktik partisipasi yang dilakukan pemerintah pusat, legislatif, dan lembaga audit tertinggi (SAI) menggunakan 18 indikator yang sama bobotnya. Selaras dengan Inisiatif Global untuk Prinsip Transparansi Fiskal tentang Partisipasi Publik dalam Kebijakan Fiskal, dan menilai setiap negara dalam skala dari 0 hingga 100.
Skor Partisipasi Indonesia pada OBS 2019 ini sebesar 20 (out of 100).
Partisipasi Publik Indonesia Berbanding Negara Lain
For more information, see here for innovative public participation practices around the world.
Partisipasi Publik di Indonesia dalam Tahapan Perencanaan dan Penganggaran
(executive)
(legislature)
(executive)
(supreme audit institution)
Rekomendasi
Walaupun Kementerian Keuangan Indonesia telah memiliki mekanisme konsultasi publik selama penyusunan anggaran dan konsultasi elektronik selama implementasi tetapi, untuk lebih memperkuat partisipasi publik dalam proses anggaran, perlu juga diprioritaskan tindakan-tindakan berikut:
Sementara itu, Lembaga Legislatif dapat memprioritaskan beberapa tindakan berikut:
Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia telah membentuk mekanisme untuk membantu mengembangkan program auditnya. Namun perlu juga untuk memprioritaskan tindakan berikut untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses audit anggaran:
OBS juga memeriksa peran yang dimainkan oleh legislatif dan lembaga audit tertinggi (SAI) dalam proses pengawasan anggaran; setiap negara diberi skor pada skala dari 0 hingga 100 berdasarkan pada 18 indikator yang memiliki bobot yang sama. Selain itu, survei ini mengumpulkan informasi tambahan tentang lembaga keuangan independen (IFI) (lihat Kotak)
Lembaga legislatif dan lembaga audit tertinggi di Indonesia, bersama-sama, melakukan pengawasan yang memadai selama proses anggaran, dengan skor pengawasan komposit 82 (dari 100). Diambil secara individual, tingkat pengawasan masing-masing lembaga ditunjukkan di bawah ini:
Pengawasan oleh Legislatif
Pengawasan oleh Lembaga Audit (SAI)
Rekomendasi
Walaupun Lembaga legislatif Indonesia telah memberikan pengawasan yang memadai selama tahapan penyusunan anggaran dan pengawasan yang memadai selama tahap implementasi, namun untuk lebih meningkatkan pengawasan, tindakan berikut harus diprioritaskan:
Praktek terkait Lembaga Keuangan Independen (IFI)
Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga keuangan independen (IFI). IFI semakin diakui sebagai penyedia informasi independen dan non-partisan yang berharga bagi Eksekutif dan / atau Legislatif selama proses anggaran.
*These indicators are *not* scored in the Open Budget Survey.
Methodology
- Hanya dokumen yang diterbitkan hingga 31 Desember 2018 yang dinilai dalam OBS 2019.
- Survei ini didasarkan pada kuesioner yang diisi oleh peneliti independen masing-masing negara . Untuk Indonesia dilakukan oleh:
Yenti Nurhidayat
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Jl. Tebet Timur Dalam IXC No. 4 RT 012/RW 009 Tebet Timur, Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12820
[email protected]
- Untuk memperkuat penelitian ini, rancangan kuesioner ditinjau oleh pakar independen anonim, dan juga oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan masing-masing negara.