Open Budget Survey 2019 :
Indonesia

View this page in:
Contents
Transparansi:
70
/100
(Open Budget Index score)
Partisipasi Publik:
20
/100
Pengawasan Anggaran:
82
/100

Keputusan anggaran pemerintah - pajak apa yang harus dipungut, layanan apa yang harus disediakan, dan berapa banyak utang yang harus diambil - akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya, termasuk kesejahteraan kelompok masyarakat rentan dan tertinggal. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memberi informasi dan melibatkan publik pada keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kehidupan mereka.

The Open Budget Survey (OBS) merupakan satu-satunya instrumen penelitian independen, komparatif dan berbasis fakta yang menggunakan kriteria yang dapat diterima secara internasional untuk menilai akses publik terhadap informasi anggaran pemerintah pusat; berpartisipasi publik dalam proses penganggaran nasional; dan peran lembaga pengawas anggaran seperti legislatif dan auditor dalam proses anggaran. Survei ini membantu masyarakat sipil untuk menilai dan berunding dengan pemerintah mereka tentang penggunaan dana publik. Edisi 7 OBS ini dilakukan di 117 negara

Transparansi

Bagian OBS ini mengukur akses publik terhadap informasi tentang bagaimana pemerintah pusat meningkatkan dan membelanjakan sumber daya publik. Bagian ini menilai ketersediaan data dan informasi secara online, ketepatan waktu, dan kelengkapan dari delapan dokumen anggaran utama. Bagian ini menggunakan 109 indikator dan skor yang berlaku pada setiap negara mulai dari skala 0 hingga 100. Skor transparansi 61 atau lebih menunjukkan bahwa suatu negara kemungkinan telah menerbitkan cukup bahan untuk mendukung informasi. debat publik tentang anggaran.

Pada OBS 2019 ini, Indonesia memiliki skor 70 (out of 100).

Transparansi di Indonesia Berbanding Negara Lain

Global Average
45
Philippines
76
Indonesia
70
Thailand
61
Malaysia
47
Timor-Leste
40
Vietnam
38
Cambodia
32
Myanmar
28
0
Insufficient
61
Sufficient
100

Indonesia’s ranking: 18 of 117 countries

0
100

Perubahan Index Transparansi Indonesia

51
2010
62
2012
59
2015
64
2017
70
2019
0
Insufficient
61
Sufficient
100

Ketersediaan Dokumen Anggaran di Indonesia

Available to the Public
Published Late, or Not Published Online, or Produced for Internal Use Only
Not Produced
Scroll
Document 2010 2012 2015 2017 2019
Pre-Budget Statement
Executive’s Budget Proposal
Enacted Budget
Citizens Budget
In-Year Reports
Mid-Year Review
Year-End Report
Audit Report

Seberapa Komprehensifkah Dokumen Anggaran yang Dipublikasikan di Indonesia?

61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
Scroll
Jenis Dokumen Kunci Tujuan dan Konten Dokumen Tahun Fiskal Skor Konten
Pre-Budget Statement Mengungkap parameter kebijakan fiskal sebelum Proposal Anggaran Eksekutif; menguraikan perkiraan ekonomi, pendapatan yang diantisipasi, pengeluaran, dan utang. 2019 50
Executive’s Budget Proposal Diserahkan oleh eksekutif kepada legislatif untuk disetujui; merinci sumber-sumber pendapatan, alokasi untuk kementerian, usulan perubahan kebijakan, dan informasi lain yang penting untuk memahami situasi fiskal negara. 2019 67
Enacted Budget Anggaran yang telah disetujui oleh legislatif 2019 89
Citizens Budget Versi yang lebih sederhana dan kurang teknis dari Proposal Anggaran Eksekutif pemerintah atau Anggaran yang Diaktifkan. Dirancang untuk memudahkan publik memahami anggaran 2019 67
In-Year Reports Informasi tentang pendapatan aktual yang dikumpulkan, pengeluaran aktual yang dibuat, dan utang yang timbul. Diterbitkan setiap triwulan atau bulanan 2018 74
Mid-Year Review Pembaruan komprehensif tentang implementasi anggaran pada pertengahan tahun fiskal; termasuk tinjauan asumsi ekonomi dan perkiraan terbaru hasil anggaran. 2018 89
Year-End Report Menjelaskan situasi rekening pemerintah pada akhir tahun fiskal dan, idealnya juga memuat evaluasi kemajuan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan anggaran. 2017 64
Audit Report Dikeluarkan oleh lembaga audit tertinggi, dokumen ini memeriksa kesehatan dan kelengkapan akun akhir tahun pemerintah. 2017 76

Skor transparansi Indonesia sebesar 70 dalam OBS 2019, lebih tinggi dari skor pada tahun 2017 sebesar 64.

Apa yang berbeda dalam OBS 2019?

Pada tahun 2019, Indonesia telah berhasil meningkatkan ketersediaan dokumen anggaran:

Termasuk klasikasi ekonomi dalam Proposal Anggaran Eksekutif dan meningkatnya informasi tentang utang dari tahun anggaran sebelumnya.

Rekomendasi

Indonesi perlu untuk memprioritaskan beberapa hal berikut untuk meningkatkan transparansi anggaran:

Masukkan neraca pemerintah sebagai bagian dari Proposal Anggaran Eksekutif, yang menunjukkan informasi tentang aset keuangan dan nonkeuangan pemerintah.
Tingkatkan informasi dalam Proposal Anggaran Eksekutif terkait dengan risiko fiskal, seperti kegiatan kuasi-fiskal perusahaan publik (BUMN), kewajiban kontinjensi, dan analisis keberlanjutan jangka panjang dari keuangan pemerintah.
Laporkan perbedaan antara perkiraan dan hasil aktual untuk indikator kinerja, seperti hasil data nonkeuangan, dalam Laporan Akhir Tahun.
Buat mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi anggaran yang akan disampaikan dalam citizen budget.

Partisipasi Publik

Transparansi saja tidak cukup untuk meningkatkan tata kelola. Partisipasi publik yang inklusif sangat penting untuk mewujudkan hasil positif yang terkait dengan transparansi anggaran yang lebih besar.

OBS juga menilai peluang formal yang ditawarkan kepada publik untuk partisipasi dalam berbagai tahapan proses anggaran. Bagian Ini meneliti praktik-praktik partisipasi yang dilakukan pemerintah pusat, legislatif, dan lembaga audit tertinggi (SAI) menggunakan 18 indikator yang sama bobotnya. Selaras dengan Inisiatif Global untuk Prinsip Transparansi Fiskal tentang Partisipasi Publik dalam Kebijakan Fiskal, dan menilai setiap negara dalam skala dari 0 hingga 100.

Skor Partisipasi Indonesia pada OBS 2019 ini sebesar 20 (out of 100).

Partisipasi Publik Indonesia Berbanding Negara Lain

Global Average
14
Philippines
31
Indonesia
20
Malaysia
17
Thailand
13
Vietnam
11
Cambodia
6
Timor-Leste
6
Myanmar
0
0
Insufficient
61
Sufficient
100

For more information, see here for innovative public participation practices around the world.

Partisipasi Publik di Indonesia dalam Tahapan Perencanaan dan Penganggaran

13
/100
Formulation
(executive)
0
/100
Approval
(legislature)
25
/100
Implementation
(executive)
56
/100
Audit
(supreme audit institution)

few: 0 - 40; limited: 41 - 60; adequate: 61 - 100

Rekomendasi

Walaupun Kementerian Keuangan Indonesia telah memiliki mekanisme konsultasi publik selama penyusunan anggaran dan konsultasi elektronik selama implementasi tetapi, untuk lebih memperkuat partisipasi publik dalam proses anggaran, perlu juga diprioritaskan tindakan-tindakan berikut:

Mekanisme partisipasi dalam tahap perumusan anggaran yang membuka diskusi terbuka bagi organisasi masyarakat sipil atau anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi.
Berdiskusi aktif dengan komunitas yang rentan dan kurang terwakili, secara langsung atau melalui organisasi masyarakat sipil yang mewakili mereka.
Mendukung kementerian lini untuk melakukan konsultasi publik mengenai anggaran untuk masalah-masalah sektor, seperti kesehatan, pendidikan, atau sektor lainnya.

Sementara itu, Lembaga Legislatif dapat memprioritaskan beberapa tindakan berikut:

Izinkan anggota organisasi masyarakat atau masyarakat sipil untuk bersaksi selama dengar pendapat tentang proposal anggaran sebelum diberikan persetujuan.
Izinkan anggota organisasi masyarakat atau masyarakat sipil untuk bersaksi selama audiensi tentang Laporan Audit.

Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia telah membentuk mekanisme untuk membantu mengembangkan program auditnya. Namun perlu juga untuk memprioritaskan tindakan berikut untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses audit anggaran:

Menetapkan mekanisme formal bagi publik untuk berkontribusi pada investigasi audit yang relevan.

Pengawasan Anggaran

OBS juga memeriksa peran yang dimainkan oleh legislatif dan lembaga audit tertinggi (SAI) dalam proses pengawasan anggaran; setiap negara diberi skor pada skala dari 0 hingga 100 berdasarkan pada 18 indikator yang memiliki bobot yang sama. Selain itu, survei ini mengumpulkan informasi tambahan tentang lembaga keuangan independen (IFI) (lihat Kotak)

Lembaga legislatif dan lembaga audit tertinggi di Indonesia, bersama-sama, melakukan pengawasan yang memadai selama proses anggaran, dengan skor pengawasan komposit 82 (dari 100). Diambil secara individual, tingkat pengawasan masing-masing lembaga ditunjukkan di bawah ini:

Pengawasan oleh Legislatif

0
83
100
adequate

Pengawasan oleh Lembaga Audit (SAI)

0
78
100
adequate

weak: 0 - 40; limited: 41 - 60; adequate: 61 - 100

Rekomendasi

Walaupun Lembaga legislatif Indonesia telah memberikan pengawasan yang memadai selama tahapan penyusunan anggaran dan pengawasan yang memadai selama tahap implementasi, namun untuk lebih meningkatkan pengawasan, tindakan berikut harus diprioritaskan:

Komisi anggaran legislatif harus memeriksa Laporan Audit dan menerbitkan laporan temuannya secara online.

Praktek terkait Lembaga Keuangan Independen (IFI)

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga keuangan independen (IFI). IFI semakin diakui sebagai penyedia informasi independen dan non-partisan yang berharga bagi Eksekutif dan / atau Legislatif selama proses anggaran.

*These indicators are *not* scored in the Open Budget Survey.

Metodologi

  • Hanya dokumen yang diterbitkan hingga 31 Desember 2018 yang dinilai dalam OBS 2019.
  • Survei ini didasarkan pada kuesioner yang diisi oleh peneliti independen masing-masing negara . Untuk Indonesia dilakukan oleh:

    Yenti Nurhidayat
    Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
    Jl. Tebet Timur Dalam IXC No. 4 RT 012/RW 009 Tebet Timur, Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12820
    [email protected]
  • Untuk memperkuat penelitian ini, rancangan kuesioner ditinjau oleh pakar independen anonim, dan juga oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan masing-masing negara.

Other years