e-Newsletter
Mar-Apr 2016 No. 89

Dari Blog Open Budgets

Cara Menjembatani “Kesenjangan Partisipasi” dalam Anggaran Pemerintah

Konsep transparansi anggaran dan partisipasi anggaran saling memperkuat: tanpa informasi, masyarakat tidak dapat berpartisipasi berdasarkan informasi; tanpa kesempatan berpartisipasi, akan sia-sia bila memberikan informasi saja. Namun menurut putaran terbaru dari Open Budget Survey (Survei Anggaran Terbuka), hampir semua negara mencapai kemajuan besar dalam hal transparansi dibanding partisipasi, sedangkan beberapa negara memberikan lebih banyak kesempatan berpartisipasi namun kurang memberikan informasi. Paolo de Renzio dari IBP menyelidiki “kesenjangan partisipasi” ini, dengan mengamati sejumlah negara agar mengetahui alasan kesenjangan tersebut dan bagaimana dapat meraih kemajuan.

Baca Lebih Lanjut »



Yang Harus Diketahui Masyarakat Sipil Tentang Cara Pemerintah Mengungkapkan Anggaran Informasi di Internet

Berkat munculnya berbagai teknologi komunikasi baru, kini jauh lebih mudah mengakses informasi anggaran yang tersedia untuk umum. Banyak pemerintahan telah memanfaatkan kesempatan ini dan mulai membuat situs web anggaran dan “portal transparansi” yang menyimpan banyak data dalam format yang dapat dibaca mesin. Tapi sejauh mana inisiatif ini tersebar luas? Adakah praktik-praktik yang baik yang timbul? Bagaimana organisasi masyarakat sipil dapat memanfaatkan kesempatan baru ini demi meningkatkan pertanggungjawaban anggaran? Artikel ini menyajikan beberapa temuan penelitian IBP dan Fundar yang terbaru tentang anggaran digital.

Baca Lebih Lanjut »



Di Luar Daftar Keinginan: Musyawarah Anggaran, Bukan Partisipasi Kosong

Istilah partisipasi masyarakat semakin dikuatirkan telah semakin hilang maknanya dalam hal menyusun anggaran di Kenya. Menurut Jason Lakin dari IBP Kenya, jika partisipasi anggaran harus menepati janjinya, perlu ada pendekatan yang lebih dipertimbangkan. Artikel ini mengamati konsep musyawarah masyarakat, dan mempertimbangkan apakah penekanannya pada pembenaran dan alasan untuk keputusan anggaran bisa membuka jalan ke depan.

Baca Lebih Lanjut »


Publikasi IBP yang Baru

Informe Anual 2015 del IBP: Fortalecer las bases. Ampliar el alcance.

Laporan Tahunan IBP 2015 mendokumentasikan pekerjaan kami selama setahun terakhir, yang berfokus pada hal-hal yang telah kami capai dan pelajari. Hal-hal penting dalam laporan tersebut mencantumkan bagian yang menjelaskan pekerjaan dan dampak yang selama ini kami hasilkan di enam negara, ikhtisar penelitian dan advokasi internasional kami di tahun 2015, enam esai yang membahas pelajaran-pelajaran utama yang mencerminkan pekerjaan kami, dan enam deskripsi singkat yang memperlihatkan kekuatan pekerjaan anggaran.

Baca Lebih Lanjut »

Membuat Insentif untuk Pertanggungjawaban Anggaran dan Tata Kelola Keuangan yang Baik Melalui Pendekatan Ekosistem: Apa yang Dapat Dikerjakan oleh Pelaku Eksternal?

Makalah ini mengumpulkan berbagai temuan dari proyek penelitian IBP dan Program Sektor Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) mengenai Tata Kelola Keuangan yang Baik. Makalah ini mengamati peranan para pelaku di dalam dan di luar pemerintahan demi menjamin pertanggungjawaban anggaran. Temuan tersebut memperkuat pekerjaan kedua organisasi di bidang ini, dan didasarkan pada penelitian tentang negara di Burkina Faso, El Salvador, Georgia, Indonesia, Kenya, dan Afrika Selatan.

Baca Lebih Lanjut »

Musyawarah Anggaran: Bagaimana Musyawarah Masyarakat Mampu Membawa Kita Keluar dari Retorika Partisipasi Masyarakat

Dalam makalah ini, Jason Lakin dan Mokeira Nyagaka menyatakan bahwa konsep partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah, khususnya mengenai proses anggaran, perlu disempurnakan. Mereka mengusulkan agar konsep musyawarah masyarakat lebih bermanfaat dan, pada akhirnya, memberikan panduan lebih spesifik untuk memikirkan cara masyarakat terlibat dalam anggaran.

Baca Lebih Lanjut »

Bacaan Lebih Lanjut dari Lapangan

  • South Afrika Journal of Economics bulan Maret 2016 menampilkan artikel Babacar Sarr dari IBP yang menilai bagaimana kinerja fiskal di negara-negara Afrika sub Sahara dipengaruhi oleh lembaga anggaran yang diwarisi dari sistem Anglophone dan Francophone.

  • Menghubungkan Titik-titik untuk Pertanggungjawaban,” adalah laporan bersama dari Transparency and Accountability Initiative, School of International Service, American University, International Budget Partnership, Government Watch,  and SIMLab, yang mengamati bagaimana masyarakat sipil dapat mengatasi tantangan inisiatif transparansi dan pertanggungjawaban yang terisolasi dan terfragmentasi dengan cara membangun hubungan yang semakin kuat di antara pelaku, alat, taktik, dan tingkat pemerintahan.

  • The United States Public Interest Research Group menerbitkan evaluasi tahunan yang ke tujuh mengenai situs-situs web transparansi negara A.S. Menurut evaluasi tersebut, meskipun pembelanjaan pemerintah menjadi kian transparan, banyak negara bagian masih tertinggal jauh di belakang.

  • Kesetaraan dan Non Diskriminasi dalam Kebijakan Perpajakan ” adalah yang pertama dalam seri alat advokasi hak asasi manusia dan kebijakan perpajakan. Alat ini dibuat oleh RightingFinance Initiative, dengan tujuan membantu pendidikan dan penyebarluasan standar kebijakan perpajakan dan hak asasi manusia yang terdapat dalam laporan tahun 2014 yang disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan Hak Asasi Manusia.

  • Sebuah artikel di blog dari Community Engagement Learning Exchange membahas bagaimana masyarakat dapat mengambil langkah praktis menuju penyusunan anggaran terbuka dan menjabarkan empat prinsip dasar yang menurut penulis amat sangat penting artinya guna mencapai kemajuan nyata.
Artikel Utama : Peran AS dalam Tata Kelola di Vietnam

Dalam berita U.S. News and World Report, Vivek Ramkumar mengamati langkah-langkah yang dapat dilakukan Vietnam untuk meningkatkan transparansi anggaran dan tata kelola yang baik, dan mengapa AS perlu memberikan dukungan.

Baca Lebih Lanjut »